Pantauan di lokasi, massa aksi yang didominasi mahasiswa berjaket hijau dan pakaian hitam berbaris di depan gerbang DPRD sambil menyampaikan orasi. Bendera BEM STMIK-IKMI Cirebon tampak berkibar di tengah massa, sedangkan aparat kepolisian berjaga mengamankan jalannya aksi.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG), mengatakan aspirasi mahasiswa menjadi perhatian DPRD dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Karhutla hingga BBM Bersubsidi Disorot
Salah satu tuntutan mahasiswa berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan, menaikkan status menjadi siaga bencana, serta menindak pelaku pembakaran hutan.
“Mereka meminta agar penanganan kebakaran karhutla dilakukan dengan cepat, meningkatkan status menjadi siaga bencana, sekaligus meminta seluruh pelaku atau mafia-mafia ditangkap,” kata Harry.
Selain itu, mahasiswa menyoroti ketersediaan BBM bersubsidi. Mereka meminta pasokan tetap tersedia hingga akhir tahun dan tahun berikutnya agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
“Mahasiswa meminta agar ketersediaan BBM bersubsidi sampai akhir tahun dan tahun berikutnya tetap tersedia,” ujarnya.
Massa aksi juga mengangkat persoalan stabilitas nilai tukar rupiah. Mereka meminta pemerintah memberi perhatian terhadap kondisi ekonomi yang dinilai berdampak pada masyarakat.
DPRD Bakal Panggil SPPG Soal Kasus Keracunan MBG
Isu lain yang menjadi sorotan mahasiswa ialah dugaan keracunan makanan program MBG di Kota Cirebon yang berdampak pada ratusan orang. Mereka mendesak penegakan hukum jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan.
Harry menilai penanganan kasus tersebut tidak cukup berhenti pada sanksi administratif jika hasil pemeriksaan menemukan unsur pidana.
“Kalau ada unsur kesengajaan dan ada yang bisa dipidana, harus dilakukan dengan tegas,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kota Cirebon bersama Komisi III sebelumnya telah melakukan inspeksi mendadak ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam waktu dekat, DPRD juga akan memanggil pihak SPPG untuk membahas penerapan standar operasional prosedur dalam penyediaan makanan MBG.
“Kemarin DPRD Kota Cirebon bersama Komisi III sudah melakukan sidak di SPPG. Dalam waktu dekat, kami berencana mengundang pihak SPPG agar tetap memperhatikan SOP,” pungkasnya.
